DEKLARASI PRNOLAKAN FAHAM DAN KEGIATAN ISIS

Kami masyarakat Kota Mojokerto, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan ini menyatakan sikap dan berikrar, satu, Menolak dengan tegas keberadaan Islamic State Of Iraq and Syria (ISIS) faham dan segala bentuk kegiatannya di  Kota Mojokerto.  Dua, Menolak segala bentuk kekerasan dan atau terorisme dengan mengatasnamakan Agama.  Tiga, Menolak segala bentuk pemaksaan dan atau kekerasan terhadap gerakan pemahaman yang mengatasnamakan agama.  Keempat, Siap menjaga dan menyelamatkan umat beragama dalam menjalankan kemurnian ajaran agama serta menolak segala bentuk penyesatan dan atau penyimpangan. Kelima, Siap  menjaga kerukunan umat beragama, menciptakan situasi, dan kondisi yang kondusif, di masyarakat Kota Mojokerto.  Keenam, Siap menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Teks diatas adalah redaksional ikrar deklarasi yang telah dibacakan oleh mantan ketua DPRD Kota Mojokerto serta  diikuti oleh seluruh peserta upacara.  Deklarasi yang digelar oleh Bakesbangpol Kota Mojokerto dengan tujuan untuk mencegah dari adanya bahaya yang bisa mengguncang keutuhan NKRI.  Mengingat ISIS ini sudah merambah ke beberapa daerah di seluruh dunia. Dalam deklarasi ini diikuti sebanyak 300 orang dengan tegas berikrar menolak Paham dan Gerakan ISIS di Kota Mojokerto yang digelar Rabu (10/9) pagi di depan Kantor Pemkot Mojokerto Jalan Gajahmada No. 145. Kegiatan deklarasi tersebut dihadiri oleh MUI, FKUB, FPK, Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM), Persatuan Gereja Indonesia, Perwakilan Mahasiswa dan pelajar, Badan Musyawarah Antar Gereja, Para Tokoh Msyarakat Kota Mojokerto serta FORPIMDA.

Kepala Bakesbang Kota Mojokerto, Sriyono mengatakan maksud dan tujuan kegiatan ini adalah  untuk meningkatkan kepekaan dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi potensi timbulnya dan paham gerakan ISIS di Mojokerto serta untuk memelihara situasi dan keamanan masyarakat Kota Mojokerto yang semakin kondusif.

Kapolresta Kota Mojokerto Wiji Suwartini menyatakan bahwa ISIS di Indonesia dikenal sebagai Negara Islam Irak dan Syriah. Pemerintah dan POLRI menolak paham dan gerakan ISIS. “Polri telah melaksanakan Razia, meningkatkan deteksi dan sosialisasi mengenai ISIS”. Dalam rangka menanggulangi perkembangan ISIS di Mojokerto, pihaknya mempunyai beberapa strategi untuk menanggulangi itu semua. “Selalu berkoordinasi dalam menjaga stabilitas, aktif mengikuti sosialisasi, tingkatkan peran serta dalam forum keagamaan serta ciptakan situasi masyarakat yang menyejukkan,“  jelasnya.

            Tak hanya Kapolresta yang antusias dengan deklarasi penolakan paham dan gerakan ISIS ini, namun Komandan Kodim Mojokerto Letkol Arm Putranto Gatot  pun antusias dengan deklrasi ini. “Kita harus menjaga negara Indonesia dan kota kita, wujudkan 4 hal yaitu pancasila sebagai ideologi negara kita, UUD 1945 adalah landasan kita, NKRI adalah wadah yang harus dijaga supaya tetap utuh dari segala hambatan baik dari dalam maupun dari luar, serta Bhineka Tunggal Ika. Kita sama – sama untuk menjaga keutuhan dan keamanan Negara Indonesia” kata Komandan Kodim Kota Mojokerto.”

Sementara itu, Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus berharap agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi keamanan dan ketertiban kota Mojokerto. “ISIS merupakan suatu ideologi yang mengatasnamakan agama, tetapi ideologi bertentangan dengan ideologi negara Indonesia, ISIS INI WAJIB DITOLAK!, NKRI HARGA MATI !,” tandasnya.  Mas’ud Yunus pun menegaskan bahwa Indonesia bukan negara Agama, tetapi Negara Indonesia adalah milik orang beragama dan Negara Indonesia bukanlah negara sekuler melainkan negara pancasila.

“Kita harus menjaga keutuhan NKRI. Mojokerto sebagai kota yang heterogen berbagai etnis, agama bisa dijumpai di Kota Mojokerto namun masyarakat wajib bisa hidup dengan damai. Kita juga harus meningkatkan kualitas dan kerukunan beragama, persatuan dan kesatuan harus tetap terjaga agar Kota Mojokerto lebih bersatu, maju dan lebih sejahtera,”. Kota Mojokerto kata Walikota, dapat disebut sebagai miniatur.  Sebab bukan Mojokerto kalau  tidak ada agama Islam, bukan Mojokerto kalau tidak ada agama Kristen, bukan Mojokerto kalau tidak ada agama Hindu demikian juga dengan agama Budha dan Konghutju  semua agama dapat hidup tumbuh subur dengan baik. Oleh karena itu kerukunan hidup antar umat beragama di Kota Mookerto ini mari kita jaga dan kita lestarikan agar semua masyarakat dapat hidup tenang, aman dan damai sejahtera.

Kedepan kepada Bakesbangpol Walikota berharap agar setelah deklarasi ini dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan dialog interaktif dengan seluruh elemen masyarakat agar semua masyarakat mengetahui dan lebih bisa mengantisipasi untuk memberikan sikap deteksi dini dari masyarakat. Kota Mojokerto yang terkenal dengan masyarakat tenang, damai dan aman justru sangat potensial untuk dimasuki adanya gejolak yang mungkin diluar dugaan kita semua. Oleh karena itu kita semua harus waspada setiap saat untuk memberikan proteksi disekitar kita.  Usai deklarasi dilanjutkan dengan penandatanganan  oleh perwakilan yang hadir.  Dimulai dari Walikota Mojokerto, Kabakesbangpol, Kapolres Mojokerto Kota, Komandan Kodim, FKUB, FKDM, Tokoh Masyarakat, pelajar, mahasiswa, perwakilan agama, MUI, NU, Muhamadiah, Hindu, Budha dan Konghutju. Prosesi deklarasi ini berjalan dengan lancar walau beberapa saat pengguna jalan yang hendak melintas jalan  Gajah Mada harus terganggu karena petugas kepolisian telah mengalihkan arus lalu lintas selama acara berlangsung demi ketertiban dan keamanan serta kelancaran deklarasi tersebut. (ri)